Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kebidanan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaaian sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah mengacu pada komitmen Indonesia akan delapan tujuan umum Millenium Development Goals (MDGs), EMAS, Desa Siaga, Poskesdes

Dalam rangka mencapai sasaran seperti disebut di atas, arah kebijakan pemerintah diprioritaskan pada :

a. meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat

b. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

c. mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin

d. meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

e. meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini

f. meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

B.     Tujuan

1.      Agar mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan MDGs

2.      Agar mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan EMAS

3.      Agar  mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan Desa siaga / Poskesdes

BAB II

TINJAUAN TEORI

A.    MILLINNIUM DEVELOPMENT GOALS  (MDGs)

                        Pada dasarnya MDGs merupakan suatu komitmen bersama para pemimpin dunia Negara–Negara berkembang untuk bersama – sama meningkatkan pembangunan nasionalnya. Komitmen internasional ini menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan  kematian ibu melahirkan, dan perbaikan status gizi, menjadi salah satu sasaran yang hendak dicapai pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

                        Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015, merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Berikut adalah 8  buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDGs) :

1.      Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim

Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.

2.      Pemerataan pendidikan dasar

Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak , baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3.      Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan

Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4.       Mengurangi tingkat kematian anak

Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun

5.       Meningkatkan kesehatan ibu
 Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

6.       Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
       Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7.       Menjamin daya dukung lingkungan hidup

a.       Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan

b.      Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat

c.       Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

8.      Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

a.       Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

b.      Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan

hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

c.        Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.

d.      Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.

e.       Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda

f.        Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang

g.       Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan.

B.   EXPANDING MATERNAL AND NEONATAL SURVIVAL (EMAS)

EMAS (Explanding maternal and neonatal survival) adalah sebuah program kerjasama Kementrian Kesehatan RI dan USAID selama lima tahun (2012-2016) dalamrangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Program EMAS mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dalam berjejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil, fasilitas kesehatan publik dan swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi, dan sektor swasta, dan lain-lain. Program ini akan berkontribusi terhadap percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir sebesar 25% di Indonesia.

Explanding maternal and neonatal bertujuan untuk :

1.      Meningkatkan kualitas pelayanan PONED & PONEK. Memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian diterapkan di RS dan Puskesmas.   Pendekatan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.

2.      Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan antar Puskesmas/Balkesmas dan RS. Penguatan sistim rujukan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas nakes, faskes dan Pemda. Meningkatkan akses masy dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan .

EMAS dilaksanakan dalam enam provinsi yang memiliki jumlah kematian ibu dan neonatal besar. Enam Provinsi tersebut adalah:

1.              Sumatera Utara daerah intervensi nya adalah Kabupaten  Deli Serdang. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah  Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kab Langkat, Kab Karo, Kota Pematangsiantar, Kab Serdang Bedagai, Kab Simalungun, Kota Binjai

2.             Banten  daerah intervensinya adalah Kabupaten  Serang. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kab Tangerang, Kab Lebak, Kab Pendeglang, dan Kota Cilegon

3.             Jawa Barat daerah intervensinya adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah Kab Garut, Kab Sumedang, Kab Subang, Kab Purwakarta, Kab Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat. Daerah intervensi lain di Jawa Barat adalah Kabupaten  Cirebon. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan

4.             Jawa Tengah daerah intervensinya adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah  Kota Tegal, Kab Brebes, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Daerah intervensi lain di Jawa tengah adalah Kabupaten  Banyumas. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah Kab Kebumen, Kab Cilacap, Kab Purbalingga, Kab Banjarnegara

5.             Jawa Timur daerah intervensinya adalah Kabupaten  Malang. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah Kota Malang, Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kab Pasuruan, Kota Batu, Kab Blitar

6.             Sulawesi Selatan. Daerah intervensinya adalah Kabupaten Pinrang. Kabupaten  di sekitar daerah intervensi adalah Kab Tana Toraja, Kab Enrekang, Kab Sidenreng Rappang, Kota Pare-Pare

C.   PENGEMBANGAN DESA SIAGA / POSKESDES

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pembangunan Kesehatan mempunyai Visi mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Visi ini dicapai dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu perlu upaya pemberdayaan masyarakat.

 Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ( UKBM ) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat ( promotif ), pencegahan penyakit

 ( preventif ), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ( terutama bidan ) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

Desa Siaga dikembangkan melalui penyiapan masyarakat, pengenalan masalah, perumusan tindak lanjut pencapaian khususnya kesepakatan pembentukan Poskesdes dan dukungan sumberdaya. Pengembangan Desa Siaga / Poskesdes walaupun bersumberdaya masyarakat, namun mengingat kemampuan masyarakat terbatas, pemerintah membantu stimulan biaya Operasional Poskesdes melalui anggaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan Poskesdes.

Kegiatan pengembangan Oprasional Desa Siag/Poskesdes meliputi :

1.      Pengembangan Poskesdes / Desa Siaga baru:

a.       Pertemuan Desa

b.      Pengumpulan Data

c.        Pertemuan Musyawarah Masyarakat Desa

d.      Dll

2.       Peningkatan SDM

a.       Pelatihan Kader

b.       Stimulan Tenaga Kesehatan di desa, kader

3.       Operasional Poskesdes

a.       Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi, penyakit menular lainnya, dan bencana

b.       Bahan habis pakai

c.       Sarana Penunjang Poskesdes : ATK, Foto copy

d.      Transport petugas, kader untuk pelayanan dan konsultasi

BAB III

KESIMPULAN

Sehingga, dapat dsimpulkan dari uraian di atas bahwa MDGs bertujuan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. EMAS (Explanding maternal and neonatal survival) adalah sebuah program kerjasama Kementrian Kesehatan RI dan USAID  dalam rangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Sedangkan Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ( UKBM ) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat ( promotif ), pencegahan penyakit ( preventif ), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ( terutama bidan ) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.